Lokakarya yang di gelar oleh Disbun Kukar bersama dengan Solidaridad Indonesia. (Kriz)

POSKOTAKALTIMNEWS, KUKAR: Kolaborasi antara Dinas Perkebunan (Disbun) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dan Solidaridad Indonesia terus diperkuat untuk mempercepat implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK).

Melalui sinergi tersebut, pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berupaya memperkuat pengendalian emisi gas rumah kaca di sektor perkebunan sebagai bagian dari pembangunan rendah karbon dan perkebunan berkelanjutan.

Komitmen itu diwujudkan melalui Lokakarya bertema Aksi dan Strategi Melalui Sinergitas Penanganan Dampak Negatif Perubahan Iklim dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca di Kabupaten Kutai Kartanegara yang digelar Ruang Rapat Disbun Kukar, Tenggarong, Kamis (25/6/2026).

Lokakarya tersebut melibatkan berbagai unsur, mulai dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pemkab Kukar, perusahaan perkebunan, kelompok tani, Kelompok Tani Peduli Api (KTPA).

Kepala Disbun Kukar, Muhammad Taufik, mengatakan forum tersebut merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman yang ditandatangani Pemkab Kukar bersama Solidaridad Indonesia pada Desember 2025 lalu.

Ia menjelaskan, Solidaridad Indonesia merupakan lembaga nirlaba sekaligus mitra pembangunan yang berfokus pada pengembangan perkebunan berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat, khususnya di sektor perkebunan.

Menurutnya, ruang lingkup kerja sama tidak hanya mencakup pengendalian dampak perubahan iklim, tetapi juga penguatan kelembagaan petani, pemberdayaan UMKM berbasis pertanian, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, hingga pendampingan terhadap pekebun sawit swadaya.

Sejumlah program pun telah berjalan sejak nota kesepahaman diteken, di antaranya sosialisasi kepada masyarakat, pelatihan Training of Trainers (ToT) bagi kelompok wanita tani, serta pendampingan kebun sawit swadaya melalui kerja sama dengan REA Kaltim di kawasan Kebun Janggut.

Seluruh kegiatan tersebut diarahkan untuk memperkuat praktik perkebunan yang memperhatikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan secara seimbang.

"Intinya adalah bagaimana aspek lingkungan, baik lingkungan hidup, ekonomi, maupun sosial, dapat disinergikan untuk mewujudkan pembangunan perkebunan yang berkelanjutan," ujarnya.

Ia menuturkan, pembahasan dalam forum tersebut juga terkoneksi dengan Rencana Aksi Daerah (RAD) Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati.

Selain memperkuat kolaborasi, pemerintah daerah juga mendorong percepatan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) bagi perkebunan rakyat melalui penguatan kelembagaan koperasi.

Pendampingan dari Solidaridad Indonesia dinilai penting agar pekebun mampu memenuhi standar keberlanjutan tersebut.

"Saya juga sudah meminta Solidaridad agar dapat membantu pemerintah daerah melakukan pendampingan kepada para pekebun dalam proses memperoleh sertifikasi ISPO tersebut," jelasnya.

Sementara itu, Palm Oil Consultant Solidaridad Indonesia, Wilistra Danny, menjelaskan bahwa Solidaridad merupakan Civil Society Organization (CSO) yang mendampingi petani dalam menerapkan praktik perkebunan berkelanjutan, termasuk pada subsektor kelapa sawit.

Menurutnya, organisasi tersebut juga berperan membantu berbagai pihak dalam mendorong aksi mitigasi perubahan iklim melalui pengelolaan perkebunan yang lebih ramah lingkungan.

Ia mengatakan, perhatian dunia terhadap perubahan iklim terus meningkat karena dampaknya semakin nyata.

Melalui Paris Agreement, berbagai negara berkomitmen menjaga kenaikan temperatur bumi agar tidak melebihi dua derajat Celsius, bahkan diupayakan berada di bawah 1,5 derajat Celsius dibandingkan masa praindustrialisasi.

"Kalau kita lebih banyak berbicara mengenai mitigasi, maka mitigasi itu adalah bagaimana menahan emisi yang timbul dari kegiatan ekonomi dan aktivitas manusia agar tidak terus bertambah, atau menyerap kembali gas rumah kaca yang sudah terakumulasi di atmosfer," jelasnya.

Menurutnya, apabila kenaikan suhu bumi terus berlangsung, dampaknya akan dirasakan oleh manusia, tumbuhan, satwa, hingga ekosistem secara keseluruhan.

Karena itu, selain mitigasi, diperlukan pula langkah adaptasi agar masyarakat mampu menghadapi perubahan iklim yang tidak dapat dihindari sepenuhnya.

"Kalau temperatur bumi terus meningkat, akan terjadi perubahan yang sangat signifikan dan berdampak negatif terhadap kehidupan, baik kehidupan manusia, hewan, tumbuhan, maupun ekosistem secara keseluruhan. Bahkan dapat mengubah kondisi ekologi dan ekosistem yang ada saat ini," kata dia.

Selain membahas pengurangan emisi, Wilistra menjelaskan bahwa dunia juga mulai menerapkan mekanisme nilai ekonomi karbon melalui perdagangan karbon (Carbon Trading).

Skema tersebut memberikan peluang ekonomi bagi pihak yang mampu menurunkan emisi gas rumah kaca melalui mekanisme berbasis pasar.

"Bukan sekadar seseorang berhasil menurunkan emisi lalu langsung diberi hadiah. Tetapi harus melalui mekanisme pasar, yaitu ada nilai ekonomi yang diperjualbelikan berdasarkan besarnya penurunan emisi yang berhasil dicapai. Karena itulah kemudian muncul istilah perdagangan karbon," jelasnya.

Ia menilai Lokakarya di Kukar menjadi langkah awal yang baik karena mempertemukan pemerintah, perusahaan, kelompok tani, organisasi masyarakat sipil, dan pemerintah provinsi dalam satu forum kolaborasi.

Menurutnya, keberhasilan pengendalian perubahan iklim sangat bergantung pada keterlibatan seluruh pemangku kepentingan.

"Mudah-mudahan kegiatan ini tidak berhenti sampai di sini, tetapi ada tindak lanjut. Tadi juga sudah diusulkan agar dibuat matriks hasil kegiatan, sehingga pada FGD atau lokakarya berikutnya sudah jelas apa yang harus dibahas dan ditindaklanjuti. Karena forum ini bersifat multistakeholder, ada pemerintah, perusahaan, LSM hingga pemerintah provinsi," pungkasnya. (kriz)